Sejumlah kementerian didukung oleh Bappenas dan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sepakat untuk menginisiasi gerakan 100 Smart City di Indonesia. Gerakan ini dimulai dengan 25 kota/kabupaten yang dipilih untuk mengikuti program ini.
Untuk memilih 25 daerah tersebut, pada 2-3 Mei 2017 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil perwakilan dari 65 daerah untuk menjalani proses assessment.
Pada proses assessment ini, Kominfo melibatkan 19 tim ahli yang akan membantu menilai kesiapan tiap daerah dalam melakukan inisiatifsmart city, sekaligus memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah untuk menyusun roadmap dan mengimplementasikan inisiatifsmart city.
Harapannya, pada tahun 2019 nanti, akan ada 100 pemda di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan smart city.
“Transformasi digital tidak cuma terjadi di sektor swasta, namun juga terjadi di pemerintah dan masyarakat,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan tertulisnya Rabu (3/5/2017).
Sammy juga menekankan, program ini akan mendorong inisiatif smart city ke pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan inisiatif terkait smart city ini akan disesuaikan dengan keunggulan maupun kebutuhan tiap daerah.
“Jadi kebijakan bukan lagi cuma dari pemerintah pusat” ujar pria yang kerap disapa Semmy itu.
Dengan proses assesment ini, diharapkan tiap daerah bisa dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan daerahnya, dan kemudian membuat blueprint smart city sesuai kebutuhan tersebut.
Pada akhirnya, inisiatif itu pun akan mewujud pada perbaikan kualitas hidup warga dan kotanya.
Adapun sejumlah kementerian yang terlibat dalam Gerakan Menuju 100 Smart City ini antara lain adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementrian UKM. (bpp/kpsc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar